FOLLOW my twitter account @ononovia :) thank you

Minggu, 10 Juni 2012

kliping PKN Gejala Sosial Korupsi


KLIPING
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


Gejala Sosial di Indonesia
‘KORUPSI’





Di susun oleh :

Novia Rizky Fauzi
11 Alam 3
SMA ANGKASA Lanud Sulaiman




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunianya saya dapat menyelesaikan kliping ini dengan tepat pada waktunya. Tujuan penulisan kliping ini adalah untuk menambah pengetahuan kepada pembaca dan melengkapi materi yang tak di bahas secara mendetail di buku dan sebagai tugas akhir semester mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
Kliping ini berisi informasi tentang Gejala Sosial di Indonesia, yaitu Korupsi. Yang saya harapkan pembaca dapat mengertahui berbagai aspek yang berhubungan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, beserta kejadian hidup yang masih mengandung unsur dari bahan yang saya bahas ini.
Saya menyadari bahwa kliping ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan kliping ini.
Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan kliping ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.






10 Juni 2012
                                                                                                                                        Penulis



Pengertian Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.[1]
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
  • perbuatan melawan hukum;
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
  • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
  • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:
  • memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
  • penggelapan dalam jabatan;
  • pemerasan dalam jabatan;
  • ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
  • menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas/kejahatan.

KORUPSI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA
Fenomena korupsi di Indonesia termasuk yang paling parah di dunia. Fenomena ini telah berkembang menjadi sebuah budaya yang sistematik. Disebut budaya karena korupsi telah menjadi darah daging masyarakat Indonesia, bahkan cenderung dianggap hal yang wajar dan biasa terjadi. Ia juga disebut sistematik karena korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pejabat-pejabat papan atas tetapi merambah ke para bawahannya hingga masyarakat.
Indonesia juga masih saja menduduki peringkat atas negara yang korupsinya tergolong parah. Transparency International menyatakan bahwa Corruption Perception Index (CPI)Indonesia untuk tahun 2006 yaitu 2,4,  meningkat dari 2,2 tahun sebelumnya. Standar minimal dianggap tidak korup adalah 3,5. Perkembangan dari tahun sebelumnya; 1999 dan 2000 adalah 1,7,  tahun 2001 dan 2002 adalah 1,9, tahun 2003 adalah 2,0, tahun 2004 dan 2005 adalah 2,2 dan tahun 2006 adalah 2,4. Kondisi ini mendongkrak peringkat Indonesia menjadi urutan ke-7 (dari 163 negara) dari tahun 2005 yang menempati peringkat 6 (dari 159 negara).
Salah satu akibat buruk dari perilaku korup yang kini  semakin membudaya di Indonesia adalah kerugian keuangan negara. Menurut catatan akhir tahun Indonesian Corruption Watch pada tahun 2004 kerugian negara mencapai Rp. 4,3 triliun, tahun 2005 mencapai Rp 5,3 triliun, dan tahun 2006 meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 14,4 triliun.
Menurut Prof. Dr. H. Syafe’i Ma’arif, akibat korupsi yang semakin merajalela bangsa Indonesia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Departemen Agama RI yang seharusnya menjadi departemen paling bersih dari perilaku korup justru menjadi salah satu departemen terkorup di Indonesia. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan Departemen Pendidikan RI dan Departemen Kesehatan RI yang juga menduduki papan atas departemen terkorup di Indonesia.
Perilaku korup di Indonesia memang telah berkembang sejak dahulu. Dimulai dari masa kolonial Belanda yaitu VOC yang sering korupsi dan ditiru oleh para pejabat-pejabat kerajaan melalui upeti dan penggelapan uang kerajaan. Korupsi pun juga merajalaela di setiap masa Indonesia. Pada orde lama, ketika korupsi mulai diangkat oleh koran lokal, yaitu Indonesia Raya, koran tersebut justru dibredel dan pemimpin redaksinya dimasukkan ke penjara. Meskipun pemerintah membentuk dua badan pemberantasan korupsi, yaitu PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) dan Operasi Budhi, kedua badan tersebut tidak berjalan dengan baik karena para pejabat yang terlibat korupsi berlindung di balik jubah presiden, hingga akhirnya ditiadakan karena mengganggu ”kenyamanan” presiden dan kerabatnya.
Masa orde baru pun tak jauh beda dengan masa orde lama sehingga korupsi justru semakin parah. Sementara itu pada masa reformasi higga saat ini telah dibentuk berbagai lembaga anti korupsi dari zaman Presiden Habibie hingga Presiden Yudhoyono. Dengan adanya desentralisasi, korupsi yang pada masa orde baru hanya di pusat kalangan elit penguasa justru menjalar di semua lini pemerintahan dan merusak sendi-sendi bangsa dan negara Indonesia. Lembaga terakhir dan hingga saat ini masih menangani masalah korupsi adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang semakin lama kinerjanya bisa diakui karena penangkapan beberapa pejabat yang korupsi, seperti kasus Aulia Pohan.
Memalukan… Indonesia Negara Terkorup Asia Pasifik

Ditengah gegap gempita pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2009 silam, ternyata Indonesia merupakan  negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi para pelaku bisnis.  Itulah hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan “Political & Economic Risk Consultancy” (PERC) yang berbasis di Hong Kong [1].  Penilaian didasarkan atas pandangan ekskutif bisnis yang menjalankan usaha di 16 negara terpilih. Total responden adalah 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat.
Berikut ini adalah daftar 16 Negara Terkorup di Asia Pasifik*  oleh PERC 2010
  1. Indonesia (terkorup)
  2. Kamboja (korup)
  3. Vietnam (korup)
  4. Filipina (korup)
  5. Thailand
  6. India
  7. China
  8. Taiwan
  9. Korea
  10. Macau
  11. Malaysia
  12. Jepang
  13. Amerika Serikat (bersih)
  14. Hong Kong (bersih)
  15. Australia (bersih)
  16. Singapura (terbersih)
Angka tingkat korupsi Indonesia semakin meningkat ditahun 2009 dibanding tahun 2008. Pada tahun 2009, Indonesia ‘berhasil’ menyabet prestasi sebagai negara terkorup dari 16 negara surveilances dari PERC 2009. Indonesia mendapat nilai korupsi 8.32 disusul Thailand (7.63),  Kamboja (7,25), India (7,21) and Vietnam  (7,11), Filipina (7,0).  Sementara Singapura (1,07) , Hongkong (1,89), dan Australia (2,4) menempati tiga besar negara terbersih, meskipun ada dugaan kecurangan sektor privat. Sementara Amerika Serikat menempati urutan keempat dengan skor 2,89.



Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia


Meningkatnya kasus korupsi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya moralitas, tidak memiliki budaya malu, tidak taat pada hukum, tidak amanah, tidak jujur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah pusitif diantaranya adalah penyadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan Negara dapat berjalan dengan baik, yakni bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) adalah perbuatan yang menyelewengkan atau menyalahgunakan uang Negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Memberantas korupsi bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan upaya sungguh-sungguh dan didukung oleh semua pihak untuk memberantasnya. Upaya-upaya pemberantasan korupsi terus berlangsung hingga sekarang ini. Upaya-upaya pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :
1. Pengawasan oleh lembaga masyarakat
2. Lembaga pengawas seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda
3. Lembaga pengawas Independen seperti KPK
4. Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Selain itu diperlukan adanya Instrumen sebagai dasar hukum untuk memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Disinilah pentingnya peran serta lembaga Negara dalam membuat undang-undang tentang, pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memuat ketentuan pidana yaitu :
1. Menentukan pidana minimum khusus
2. Pidana denda yang lebih tinggi, dan
3. Ancaman pidana mati
Ketentuan pidana dapat dibaca dalam UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 :
Ayat (1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Orang yang melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Instrumen atau peraturan hukum akan edektif (berdaya guna) ketika dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yakni, Kepolisisan, Kejaksaan, dan Pengadilan. Setiap perkara atu kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat harus direspon atau ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan diproses secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga secara perlahan tindak pidana korupsi berkurang dan pada akhirnya tindak pidana korupsi di Negara Indonesia tidak terjadi lagi.
Lembaga pengawas seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Profinsi (BPKP), dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) mempunyai peranan enting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga inilah yang secara langsung melakukan pengawasan atau control terhadap pemakaian keuangan Negara. Apabila tugas dan fungsi lembaga ini berjalan dengan semestinya, niscaya tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dicegah, dan Indonesia bersih dari praktik korupsi.
*Diambil dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar